Persyaratan Sertifikasi Penyedia Barang/ Jasa dari Dalam Negeri
Berikut ini adalah Persyaratan Sertifikasi Penyedia Barang/ Jasa dari dalam negeri;

No.

Dokumen

Keterangan

1.

Asli Surat Permohonan Menjadi Penyedia Barang/ Jasa ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.

Memuat informasi mengenai: subbidang pekerjaan (disertai kode subbidang), alamat perusahaan (lengkap dengan kode pos), nomor telepon (fixed-line), fax dan alamat e-mail.

2.

Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.

Dicetak pada lembar kop surat perusahaan, ditandatangani pimpinan perusahaan dan distempel perusahaan.

3.

Asli Pakta Integritas.

4.

Data Personalia / Struktur Organisasi.

Berupa list daftar nama dan jabatan atau struktur organisasi perusahaan.

5.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

6.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (SP BKPM).

7.

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)/Asli Surat Keterangan Domisili perusahaan dari instansi yang berwenang.

SITU/ Surat Keterangan Domisili Perusahaan harus masih berlaku.

8.

Akte Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan beserta perubahannya dilengkapi dengan Lembar Pengesahan dari Kementerian Hukum untuk PT, dari Pengadilan Negeri untuk CV dan dari Kementerian Koperasi untuk Koperasi.

Untuk lembaga/ instansi lainnya cukup melampirkan Akte Pendirian Badan Hukum sesuai Peraturan Pemerintah RI yang berlaku pada saat pendaftaran sertifikasi ini.

9.

Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pengurus.

KTP atau passport (untuk WNA) seluruh pengurus aktif yang tercantum dalam akte perusahaan;

10.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .

Kartu NPWP atas nama Perusahaan.

11.

Bukti pembayaran pajak tahun terakhir untuk Wajib Pajak Dalam Negeri/BUT (Badan Usaha Tetap) berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) pasal 25 dan 29 .

SPT dan SSP tahun terakhir walaupun nihil harus tetap dilampirkan.

12.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) .

13.

Referensi Bank .

Referensi Bank mencantumkan nomor rekening Penyedia Barang/ Jasa, dan disahkan oleh Bank.

14.

Neraca Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disertai opini auditor.

o Untuk perusahaan dengan nilai ekuitas lebih dari 1 miliar rupiah (Rp.1.000.000.000,00); dan/ atau

o Untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun;

15.

Neraca Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir.

Untuk perusahaan dengan nilai ekuitas s.d. 1 miliar rupiah (≤Rp.1.000.000.000,00)

16.

Daftar pengalaman kerja 2 (dua) tahun terakhir sesuai permohonan bidang dan subbidang yang diajukan.

Paling kurang memuat informasi mengenai pemberi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu dan nilai pekerjaan.

17.

Kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan terkait daftar pengalaman kerja yang disampaikan.

Memuat informasi nomor dan tanggal kontrak, nama dan penandatangan Para Pihak dan lingkup pekerjaan.

18.

Data perlengkapan dan peralatan.

Perlengkapan dan peralatan utama yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

19.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) – Jasa Konstruksi.

o Khusus untuk pemborongan Jasa Kontruksi (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan);

o Kode pekerjaan : Q.11.xx & Q.15.xx;

o Sertifikat dikeluarkan oleh GAPENSI;

o SBU dan SIUJK harus masih berlaku.

20.

Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), khusus untuk Jasa Konstruksi .

21.

Surat Keterangan Lulus CSMS

22.

Surat Ijin Operasional dari DISNAKER, khusus untuk jasa tenaga kerja .

o Khusus untuk Penyedia Tenaga Kerja;

o Kode subbidang: R.07.12;

o Surat Ijin harus masih berlaku.

23.

Surat Ijin Industri dari DEPERINDAG, khusus untuk percetakan dan penjilidan .

o Khusus untuk Percetakan dan Penjilidan;

o Kode pekerjaan : R. 07.01.

24.

Sertifikat Badan Usaha – Jasa Konsultansi.

o Khusus untuk Jasa Konsultansi;

o Kode pekerjaan : Q.01.xx – Q.07.xx & S.xx.xx / D.01.xx;

25.

Surat Perjanjian Keagenan/ Distributor dan/ atau Surat Terdaftar sebagai Agen/ Distributor pada Departemen Perdagangan.

Bagi penyedia barang/ jasa berstatus keagenan.

i. Semua dokumen harus masih berlaku.

ii. Surat Permohonan, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan disampaikan kepada Panitia Sertifikasi dalam bentuk hardcopy.

iii. Penyedia barang/ jasa agar memilih maksimal 3 (tiga) sub bidang pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki perusahaan

iv. Panitia Sertifikasi akan mengumumkan daftar penyedia barang/ jasa yang lulus/ tidak lulus proses sertifikasi.

v. Bagi penyedia barang/jasa yang lulus sertifikasi akan dikirimkan pemberitahuan melalui email, bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) perusahaan dapat dicetak melalui website: www.pertamina.com/i-p2p tanpa ditandatangani oleh Panitia Sertifikasi.

vi. Panitia Sertifikasi dapat meminta penyedia barang/jasa menunjukkan dokumen pendukung pendaftaran yang asli, jika di perlukan.